Tentang Pengadilan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

NO	DOKUMEN	LINK DOWNLOAD
1	SK Tim Penjaminan Mutu
2	Manual Mutu
3	SOP Manajemen Resiko
4	SOP Survey Kepuasan Masyarakat Pelanggan Pencari Keadilan
5	SOP Pengendalian Dokumen
6	SOP Pengendalian Arsip
7	SOP Komunikasi
8	SOP Selft Asessment
9	SOP Tinjauan Manajemen
10	SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai
11	SOP Tindakan Perbaikan
12	SOP Pelayanan Informasi
13	SOP Pos Bantuan Hukum
14	SOP Layanan Sidang di Luar Gedung
15	SOP Penerimaan Perkara
16	SOP Pemanggilan Pihak Tergugat yang tidak diketahui kediamannya bidang perkawinan
17	SOP Pemanggilan Pihak Tergugat yang tidak diketahui kediamannya bidang selain perkawinan
18	SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
19	SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
20	SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti
21	SOP Penetapan Penunjukan Jurusita Pengganti
22	SOP Penetapan Hari Sidang
23	SOP Pemanggilan Para Pihak
24	SOP Permohonan Bantuan Panggilan ke Pengadilan Agama Lain
25	SOP Permohonan Penyampaian Panggilan dari Pengadilan Agama lain
26	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan
27	SOP Pelaksanaan Mediasi
28	SOP Pemanggilan Mediasi
29	SOP Penundaan Sidang
30	SOP Pemanggilan Layanan Saksi
31	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
32	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
33	SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
34	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
35	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
36	SOP Pelayanan Tambah Panjar Biaya Perkara
37	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang menambah Panjar
38	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang tidak menambah Panjar
39	SOP Pelayanan Sita Jaminan
40	SOP Pelayanan Sita Buntut Tingkat Banding
41	SOP Pelayanan Sita Buntut Tingkat Kasasi
42	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
43	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
44	SOP Pengambilan Sisa Panjar
45	SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama kepada Para Pihak
46	SOP Pengembalian Akta Nikah
47	SOP Pelayanan Perkara yang berkekuatan hukum tetap
48	SOP Pelayanan Ikrar Talak
49	SOP Penyerahan Produk Pengadilan
50	SOP Penyerahan Akta Cerai
51	SOP Pengiriman  Salinan Putusan  kepada Para Pihak
52	SOP  Pengiriman salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA
53	SOP Permintaan Salinan Putusan-Penetapan
54	SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
55	SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Talak
56	SOP Pelayanan Perkara  Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat dengan Pemeriksaan Sederhana
57	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara dalam  Ekonomi Syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi  Syarat
58	SOP Pelayanan Keberatan dalam upaya Hukum perkara Sederhana dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu
59	SOP Pelayanan Keberatan dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana dalam Ekonomi Syariah yang Memenuhi Batas Waktu
60	SOP Pelayanan Banding
61	SOP Pelayanan Kasasi
62	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Waktu
63	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
64	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
65	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Pertama
66	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Banding
67	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Kasasi
68	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
69	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
70	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
71	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
72	SOP Pelayanan Permohonan Ekesekusi Pembayaran sejumlah uang
73	SOP Pelayanan Permohonan Ekesekusi selain putusan Pengadilan Agama dengan lelang
74	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
75	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
76	SOP Pelayanan Konsignasi
77	SOP Pelayanan permohonan Itsbat Rukiyat Hilal
78	SOP Pelayanan permohonan Itsbat Rukiyat Hilal Dari Rakerda
79	SOP Pengarsipan
80	SOP Prosedur Pelaporan
81	SOP Prosedur Pengaduan Masyarakat
82	SOP Pelayanan Perceraian PNS atau TNI atau POLRI
83	SOP Pelayanan Permohonan Surat Kuasa
84	SOP Pelayanan Itsbat Nikah Voluntair
85	SOP Pengelolaan ATK Perkara
86	SOP Pengelolaan  Panjar Biaya Perkara
87	SOP Pengelolaan Sisa Panjar
88	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
89	SOP Pengembangan Pegawai
90	SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar
91	SOP Pengelolaan Pegawai
92	SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS
93	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
94	SOP Pengajuan Cuti Pegawai
95	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
96	SOP Kenaikan Gaji Berkala
97	SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
98	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
99	SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai
100	SOP Pendelegasian Wewenang
101	SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
102	SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
103	SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
104	SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar)
105	SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif
106	SOP Penatausahaan Aset
107	SOP Penatausahaan Persediaan
108	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
109	SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
110	SOP Pemberian Informasi
111	SOP Pengelolaan Perpustakaan
112	SOP Pencairan Anggaran
113	SOP Pertanggungjawaban Anggaran
114	SOP Penatausahaan PNBP
115	SOP Laporan Keuangan
116	SOP Penyusunan Laporan E-Monev dan Laporan Tahunan
117	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
118	SOP Penyusunan SAKIP
119	SOP Pengelolaan IT
120	SOP Pengelolaan Website

NO	SOP EKSEKUSI	LINK DOWNLOAD
1	SOP EKSEKUSI RIIL
2	SOP EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TANPA JAMINAN
3	SOP EKSEKUSI LELANG
4	SOP EKSEKUSI NON EKSEKUTABLE (NE)
5	SOP EKSEKUSI PENGOSONGAN
6	SOP EKSEKUSI REKENING BANK / TABUNGAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Peradilan Agama Bandung merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Bandung ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Bandung diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bandung di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bandung.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Bandung.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama Bandung merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Bandung yaitu :

– LUAS WILAYAH = 16.729,50 Ha. (167,67 Km 2 )
– JUMLAH PENDUDUK =  2.591.763 jiwa
   * Laki-laki  = 1.298.551 orang
   * Perempuan = 1.293.212 orang

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung (Kota Bandung Dalam Angka 2025)

DASAR HUKUM : 

1. UNDANG UNDANG NO 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN  download

2. PERMA NO 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN download

1. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia
a. Masa Sebelum Penjajahan
Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan (Portugis, Belanda dan Jepang) harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad X. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama.
Lambat laun proses hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya hukum Islam sebagai Hukum Adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama Pengadilan Agama di Indonesia pada masa Pra-Penjajahan.

b. Masa Penjajahan Belanda
Dengan adanya hak pelimpahan hak Octroi dari Pemerintah Belanda kepada VOC (Verenidge Ooeste Copagnie) untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam pasal 35 Octroi, VOC mendapat kekuasaan Officieren Van Justitie (Pegawai Penuntut Keadilan) pada waktu pengangkatan dari Gooverneor General (Wali Negeri) serta Raad Van Indie (Dewan Hindia) tanggal 17 Nopember 1609 diberi perintah kepada Pemerintahan Tinggi Belanda (Hooge Regring Van Indie) supaya badan ini menjadi hakim dalam hal lembaga Perdata/Pidana. Pada masa pemerintahan G.G. Daendels (1808 – 1811) masyarakat beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan kewarisan.
Dalam Instruksi Bupati-Bupati (Regentan Instructie) pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada Alim Ulama. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda mengatkan Pengadilan Agama dengan dibawah pengawasan Landraad. Dalam Stbl. 1835 No.58 dinyatakan : “Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura apabila terjadi persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang menjatuhkan putusan betul-betul Ahli Hukum Islam (Priesters)/Penghulu dari Pejabat Agama.
Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain ; “Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama” (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri.
Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam.

c. Masa Penjajahan Jepang.
Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentara Jepang (Osamu Saeire) tanggal 7 Maret 1942, bahwa : “Semua Undang-Undang Peraturan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Pemerintahan Jepang”.
Sebagai langkah lanjutnya pemerintah Jepang membentuk KUA di Pusat (Maret 1943) dengan nama Shumbu dimana Penghulu mempunyai jabatan sebagai : Imam Masjid, Kepala Kantor Urusan Agama, Wali Hakim, Penasehat Urusan Agama, Penasehat Pengadilan Negeri, dan Hakim Agama.
Pada masa pemerintahan Jepang tidak mengalami perubahan yang berarti dalam segi kewenangan, hanya dari namanya saja Pengadilan Agama menjadi Soor Yoo Hoo Ien.

d. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia
Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama, kemudian lebih jauh lagi dengan adanya Maklumat Menteri Agama yang kedua tanggal
23 April 1946 ditentukan aturan-aturan sebagai berikut :
1. Kekuasaan jawatan agama daerah menjadi wewenang Departemen Agama;
2. Hak untuk mengangkat Penghulu Pengadilan Negeri, Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu ditangan Residen diserahkan kepada Departemen Agama;
3. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid diserahkan kepada Departemen Agama.
Pada tahun 1952 Biro Peradilan Agama dibentuk menjadi Dirbinbapera Islam dengan tujuan agara Peradilan Agama Islam di luar Jawa, Madura dan Kalimantan segera dibentuk. Kemudian disusul pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.
Peraturan Pemerintah tersebut merupakan landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di Indonesia yang secara yuridis berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1957. Sebagai landasan yuridis formal dan materiil — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 — memberi andil cukup besar untuk terbentuknya Peradilan Agama di Indonesia sebagai tercantum dalam pasal 63 ayat (1).

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan — wewenang Pengadilan Agama di bidang Perkawinan, maka keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat, akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1975 menyatakan bahwa peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, pembatalan perkawinan, waktu tunggu dan izin poligami telah dapat pengaturan dan diberlakukannya secara efektif. Mengenai yang lainnya meskipun sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua serta walinya ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam memutus perkara bagi Hakim Pengadilan Agama hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara dan lebih jauhnya lagi setiap putusan Pengadilan Agama tidak dapat dijalankan sendiri harus mendapat pengukuhan dari Pengadilan Umum (pasal 65 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pada pokoknya secara khusus tentang Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain :
1. Hakim masih diangkat oleh Menteri Agama;
2. Putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan;
3. Produk perceraian yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) harus ditukarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Pengadilan Agama belum mempunyai lembaga Kejurusitaan.

f. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara teknis peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan secara teknik pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Agama dilakukan oleh Menteri Agama.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.
“Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama menjadi satu atap, dalam arti baik secara teknik maupun pembinaan organisasi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
Melalui Undang-Undang No. 03 Tahun 2006, Pada 20 Maret 2006 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami perubahan (Perubahan I) dan pada 29 Oktober 2009 melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 merupakan Perubahan yang kedua.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bandung
Pengadilan Agama Bandung berdiri kurang lebih pada tahun 1882. Asumsi ini didasarkan atas :
a. Bandung sebagai wilayah administratif, sudah ada semenjak tahun berdirinya yaitu tahun 1810.
b. Berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura adalah tahun 1882.

Dua hal tersebut kiranya dapat dijadikan suatu sandaran atas berdirinya Pengadilan Agama Bandung, dengan pertimbangan bahwa:
1. Sebagai wilayah administratif, sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura.
2. Tahun 1882, sebagai tonggak berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura, secara implisit adalah Bandung, mengingat Bandung adalah gugusan kota di pulau Jawa.
Dari sejak bedirinya hingga pasca kemerdekaan, yakni tepatnya tahun 1972 Pengadilan Agama beralamat di komplek Masjid Agung di Jalan Dalem Kaum dengan dipimpin oleh seorang Penghulu Recht yang disebut Hup Penghulu atau Kepala Penghulu (Sekarang Ketua Pengadilan Agama).

Sampai dengan pertengahan tahun 1972, Pengadilan Agama Bandung masih berkantor di komplek Masjid Agung di Dalem Kaum yang secara umum memiliki kekuatan tenaga pegawai Pengadilan Agama sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua merangkap Hakim Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 2 orang Hakim Anggota Tetap, 1 orang Girifir (sekarang Panitera),1 orang Jurutulis (tenaga administrasi), dan sisanya sebagai Pesuruh.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 1972 kantornya dipindahkan ke Jalan Garuda menjadi satu dengan kantor penerangan Agama Islam Propinsi Jawa Barat (sekarang menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat). Alasan kepindahan tersebut karena kantor itu akan dibongkar dalam rangka peluasan Masjid Agung. Di jalan Garuda, Pengadilan Agama Bandung hanya menempati beberapa lokal saja. sehingga volume kerja yang dihadapi, dirasa kurang memadai.

Pada tahun 1976/1977 mulai menerima Pegawai Negeri Sipil (Guna peningkatan Sumber Daya Manusia) juga disaat seluruh Pengadilan Agama mendapat Daftar Isian Proyek (DIP), maka dibangunlah gedung yang nantinya dipergunakan sebagai kantor/balai sidang yang lebih respresentatif, tidak menumpang dan tidak pindah-pindah lagi. Dan pada tahun 1976 untuk wilayah hukum Bandung Raya memiliki 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Cimahi.

Pada tanggal 1 April 1978, Pengadilan Agama Bandung resmi menempati bangunan baru yang berdiri di atas tanah seluas 600 m2, dengan Hak Sewa Guna Pakai dari Pemkot Bandung, yang sampai akhir Tahun 2007 setelah melakukan perluasan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung mencapai 500 m2, yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu No. 14 (sekarang dikenal Jalan Pelajar Pejuang 45 No.8 Bandung).

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 11 Pebruari 2008 Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Bagir Manan, meresmikan Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung yang baru, yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 120 Antapani Kota Bandung.

Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung yang baru ini mulai operasional pada tanggal 18 Pebruari 2008, satu minggu setelah acara peresmian. Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung yang baru dan lebih refresentatif ini, dibangun di atas tanah yang luasnya 2.444 m2 ,dengan luas bangunan 1.000 m2 (dua lantai), sehingga total keseluruhan luas bangunan 2.000m2. (Upload oleh Deni Syamsudin, Staf IT)

Dokumen Pendirian :

SK KMA

Staatblad 1882 jurnal