Pengadilan Agama Bandung Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Posbakum

Jum’at, 18 Oktober 2024 – Pengadilan Agama Bandung menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilaksanakan oleh Lembaga Hukum Lembaga Advokasi Syariah Mathlaul Anwar (LASMA). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai evaluasi kinerja selama satu tahun terakhir, seiring dengan berakhirnya kontrak LBH LASMA yang dimulai pada awal tahun 2024. Acara berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Bandung mulai pukul 08.30 WIB, dihadiri oleh jajaran pimpinan pengadilan serta perwakilan dari LBH LASMA.

Walaupun Ketua Pengadilan Agama Bandung berhalangan hadir, acara tetap dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung, didampingi oleh Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Muda, Kasubbag, serta perwakilan dari LBH LASMA. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandung dalam sambutannya menyampaikan bahwa monev ini merupakan langkah penting untuk menilai kinerja layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh LBH LASMA kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara objektif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum yang bekerja sama dengan pengadilan. Monev ini bukan hanya untuk memastikan layanan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga sebagai bentuk evaluasi netral terhadap penyelenggaraan layanan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Bandung.

Kegiatan Monev ini juga menjadi bagian dari upaya Pengadilan Agama Bandung dalam mempertahankan proses pengadaan langsung yang telah dilakukan sebelumnya dalam memilih LBH LASMA sebagai mitra Posbakum. Evaluasi meliputi kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas layanan hukum yang diberikan, serta transparansi dalam pengelolaan dana operasional. Selain itu, aspek kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum juga menjadi indikator penting dalam monev kali ini.

Perwakilan dari LBH LASMA menyampaikan laporan kinerja mereka selama satu tahun terakhir, termasuk tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan bantuan hukum di pengadilan. Monev ini dinilai sebagai evaluasi yang kritis, mengingat kontrak LBH LASMA akan segera berakhir, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi acuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Harapannya hasil evaluasi ini memberikan gambaran yang adil dan obyektif, sehingga ke depannya proses pengadaan bantuan hukum dapat terus berjalan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (MFH)