Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI dari Surabaya

Jumat 17 September 2021 Ketua Pengadilan Agama Bandung beserta Wakil Ketua didampingi Hakim, PLH Panitera dan Sekretaris  Pengadilan Agama Bandung Mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial pada 17 Desember 2021 di hotel Shangrila, Surabaya secara virtual melalui media zoom. Dalam Pembinaan Ini Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berpesan bahwa membangun kepercayaan publik ibarat menyalakan api di atas tungku yang basah, sulit menyala, namun mudah untuk padam. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk membangunnya dan kekompakan untuk menjaganya. 
Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan beragam arahan terkait tugas-tugas peradilan dan kesekretariatan. Berkaitan dengan tugas peradilan, Ia menyampaikan bahwa tiga bulan yang lalu Pengadilan Negeri Bajawa sempat didemo massa hingga majelis hakim yang menyidangkan perkaranya harus dievakuasi ke luar wilayah Bajawa. Ia menambahkan bahwa pada November 2021, Pengadilan Negeri Dobo juga diamuk massa hingga menimbulkan kerusakan pada beberapa aset milik pengadilan dan terakhir Pengadilan Negeri Marisa sempat dikepung oleh massa hingga beberapa hakimnya tidak bisa keluar dari lingkungan kantor pengadilan.Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan beragam arahan terkait tugas-tugas peradilan dan kesekretariatan. Berkaitan dengan tugas peradilan, Ia menyampaikan bahwa tiga bulan yang lalu Pengadilan Negeri Bajawa sempat didemo massa hingga majelis hakim yang menyidangkan perkaranya harus dievakuasi ke luar wilayah Bajawa. Ia menambahkan bahwa pada November 2021, Pengadilan Negeri Dobo juga diamuk massa hingga menimbulkan kerusakan pada beberapa aset milik pengadilan dan terakhir Pengadilan Negeri Marisa sempat dikepung oleh massa hingga beberapa hakimnya tidak bisa keluar dari lingkungan kantor pengadilan.
Selaku Pimpinan Mahkamah Agung, Prof. Syarifuddin menegaskan tidak akan mencampuri substansi perkara, karena hal itu menjadi kewenangan penuh para hakim yang menangani perkaranya. Namun Ia memerintahkan agar para pimpinan pengadilan, para hakim dan aparatur peradilan senantiasa peka dengan kondisi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Ia juga memerintahkan jika perkara yang sedang ditangani berpotensi menimbulkan reaksi dari masyarakat luas, maka secepatnya berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat agar hal buruk dapat diantisipasi sedini mungkin untuk menjaga keamanan dari para hakim dan aparatur peradilan yang menyidangkan perkaranya, serta keamanan lingkungan kantor pengadilan.

(dudi)