Pemantauan & Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Oleh Tim Evaluator KemenPAN-RB di Pengadilan Agama Bandung

Bandung | pa-bandung.go.id

Rabu, 21 September 2022—–>>>>Tepat pukul 13.00 WIB Pengadilan Agama Bandung kedatangan Tim Evaluator dari Kemenenterian PAN-RB terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Bandung, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengadilan Agama Bandung merupakan satu-satunya unit kerja di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah Jawa Barat yang ditunjuk untuk mengikuti penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2022 mewakili Lembaga Mahkamah Agung RI untuk di ajukan evaluasi Pelayanan Publiknya.

Dalam pelaksanaan entry meeting, Tim Evaluator menyampaikan untuk menilai kinerja sebuah instansi terhadap pelayanan publik, digunakan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, SIPP, layanan konsultasi dan pengaduan serta inovasi. Peraturan tersebut menjadi dasar penilaian Evaluasi Unit Pelayanan Publik yang sedang dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa aspirasi masyarakat menjadi referensi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pelayanan publik. Oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung diharapkan mampu menjawab semua aspirasi masyarakat pencari keadilan tersebut sehingga pelayanan publik yang di berikan oleh Pengadilan Agama Bandung mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang merupakan modal utama dalam kelangsungan pembangunan bangsa serta mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Agung.

 

Setelah pelaksanaan entry meeting dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung tentang bukti dukung terkait instrumen evaluasi pelayanan publik yang ada di Pengadilan Agama Bandung

Dalam kesempatan tersebut, Kemenpan RB juga memberikan beberapa rekomendasi perbaikan terkait dengan sarana dan prasarana dengan dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagai perwakilan unit layanan.

(dudi)