Kunjungan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Pertegas Penegakan Kode Etik dan Akuntabilitas Peradilan

Pada Kamis 25 Juni 2026 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Drs. H. Muchlis S.H. M.H. melaksanakan pembinaan di Ruang Serbaguna Pengadilan Agama Bandung Kelas IA. Kehadiran beliau juga ikut didampingi langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Dr. Abd. Hakim, M.H.I. dalam kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB dengan mengusung tema Integritas dan Inklusivitas Mengukir Kinerja Agung.

Direktur Jenderal menyampaikan pesan Ketua Mahkamah Agung secara tegas bahwa jabatan hakim memiliki risiko besar apabila diserahkan kepada sosok pintar tanpa landasan iman. Aparatur peradilan dituntut memiliki rasa takut kepada Tuhan dan kesadaran pengawasan melekat agar terhindar dari pelanggaran etika. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang setiap pegawai wajib menerapkan tiga pilar kesederhanaan Aparatur Sipil Negara yang meliputi kewajaran kepatutan dan kehati-hatian dalam gaya hidup. Pentingnya untuk dapat bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial juga menjadi sebuah perhatian khusus yang diamanatkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Bandung.

Pengadilan Agama Bandung secara resmi ditetapkan sebagai satu dari 22 satuan kerja Peradilan Agama yang melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tahun 2026. Fokus pembangunan sistem ini mencakup penegakan kode etik pengendalian risiko suap dan penanaman nilai integritas. Keberhasilan program ini menuntut kerja sama solid yang menghapus ego sektoral antara bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Pembinaan ini juga mengungkap data riil evaluasi kinerja Pengadilan Agama Bandung pada Triwulan II. Tingkat pemanfaatan layanan E-Court berhasil mencapai angka maksimal 100 persen dari total 3.872 perkara yang diterima.

Rangkaian pembinaan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif melalui forum tanya jawab antara pimpinan pusat dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Bandung. Seluruh agenda resmi kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas dan kesiapan jajaran peradilan dalam menyongsong tantangan penyelesaian sengketa pada kuartal mendatang.